Sidang tuntutan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Jakarta, Jurnas.com - Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, John Irfan Kenway alias Irfan Kurnia Saleh dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp177.712.972.054,60 dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menilai Irfan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait pengadaan helikopter angkut AW-101 yang merugikan keuangan negara senilai Rp738,9 miliar.
"Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," ujar jaksa KPK saat membacakan amar tuntut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/1).
Jaksa mengatakan, jika harta benda yang nantinya dilelang tidak mempunyai nilai yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Irfan akan dipidana penjara selama 5 tahun.
Selain uang pengganti, Jaksa KPK juga menuntut Irfan dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.
Irfan dinilai terbukti melakukan dakwaan pertama yaitu pasal 2 ayat 1 huruf Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk diketahui, Irfan Kurnia Saleh didakwa melakukan korupsi pengadaan helikopter angkut AW-101 yang merugikan keuangan negara senilai Rp738,9 miliar.
Jumlah itu berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pengadaan helikopter ini yang dilakukan oleh ahli dari Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK Nomor: LHA-AF-05/DNA/08/2022 Tanggal 31
Agustus 2022.
Tindak pidana dilakukan Irfan bersama-sama dengan Head of Region Southeast Asia Leonardo Helicopter Division AgustaWestland Products Lorenzo Pariani; Direktur Lejardo, Pte. Ltd. Bennyanto Sutjiadji; Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode Januari 2015-Januari 2017 Agus Supriatna.
Kemudian Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara (KADISADA AU) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 2015-20 Juni 2016 Heribertus Hendi Haryoko; KADISADA AU dan PPK periode 20 Juni 2016-2 Februari 2017 Fachri Adamy; Asisten Perencanaan dan Anggaran (ASRENA) KSAU TNI AU periode 2015-Februari 2017 Supriyanto Basuki; dan Kepala Pemegang Kas (PEKAS) Mabes TNI AU periode 2015-Februari 2017 Wisnu Wicaksono.
Irfan disebut telah memperkaya diri dan sejumlah pihak lain dari pengadaan helikopter AW-101 tersebut. Irfan memperkaya diri sebesar Rp183.207.870.911,13.
Selain itu, orang lain yang turut diperkaya adalah eks KSAU Agus Supriatna sebesar Rp17.733.600.000.
Sedangkan korporasi yang diperkaya yaitu perusahaan Agusta Westland sebesar US$29.500.000 atau senilai Rp391.616.035.000 serta perusahaan Lejardo. Pte.Ltd., sebesar US$10.950.826,37 atau sekitar Rp146.342.494.088,87.
Atas perbuatannya, Irfan didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
KEYWORD :Korupsi Helikopter AW 101 KPK Jhon Irfan Kenway Tersangka Irfan Kurnia
